Patahuddin menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. "Pemerintahan yang efektif adalah yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ungkap Patahuddin.
Dalam paparannya, Patahuddin yang juga Ketua DPD II Golkar Luwu menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik yang mudah diakses. Ia menekankan bahwa warga tidak perlu lagi repot datang ke Belopa untuk mengurus KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. "Ke depan, pelayanan administrasi cukup di kantor camat setempat," ujarnya.
Tak hanya itu, Patahuddin menyoroti aspirasi warga di Walmas, kawasan di utara Kabupaten Luwu, terkait dengan pemerataan pembangunan yang kerap diabaikan. Sebagai solusi, ia berjanji akan membangun mal pelayanan publik di Walmas. "Warga Walmas nantinya tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Belopa," katanya.
Patahuddin juga menyoroti layanan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu akan lebih sederhana dan efisien, khususnya bagi pengguna BPJS. "Cukup menunjukkan KTP, warga akan dilayani di Rumah Sakit Daerah Luwu," tegasnya.
Di sisi lain, calon Wakil Bupati Muh Dhevy Bijak menambahkan bahwa transparansi menjadi salah satu hal mendasar dalam tata kelola pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa setiap program akan dijalankan dengan keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung pelaksanaan kebijakan tersebut. "Transparansi harus benar-benar diwujudkan demi kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Debat ini diharapkan dapat membantu masyarakat Luwu dalam menentukan pilihan calon pemimpin yang akan membawa perubahan nyata di daerah mereka.
